 |
 |
| NEWS |
YEU Response to Sinabung Erruption
Rabu, 1 September 2010, 10:18 WIB
On Sunday, 29 August 2010; Mount Sinabung in Karo district, North Sumatra erupted and forced more than 27.000 people to flee from their houses.
Viewed 33 times
go to index ...
|
 |
 |
| TRAINING |
HAP Workshop, Hotel Harun Square, Lhokseumawe, 22 - 25 May 2010
Sabtu, 22 Mei 2010, 08:00 WIB
HAP (Humanitarian Accountability Partnership) Workshop, attended by 23 staffs from YEU Lhokseumawe, YEU Padang, and YEU Yogyakarta and facilitated by Janaki Kuhanendran (Christian Aid), introduces humanitarian accountability system to YEU's staffs to meet capacity and accountability standardization.
go to index ...
|
 |
|
|
 |
| Rehabilitation |
|
Koalisi Pengungsi Maluku
Kerusuhan yang terjadi di Maluku sejak tahun 1999, menyisakan ribuan keluarga pengungsi di Maluku, Kompas (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/22/daerah/2756294.html) menyebutkan “Jumlah pengungsi akibat konflik yang harus ditangani pada tahun 2005 mencapai 15.788 keluarga dan penanganannya direncanakan selesai pada 15 September 2005. Namun, hingga awal tahun 2006 penanganan pengungsi belum selesai, sedangkan jumlah pengungsi yang belum tertangani justru bertambah menjadi 19.849 keluarga”.
Sebagian besar dari mereka tinggal di tempat pengungsian baik yang berada di wilayah lain maupun yang telah kembali ke desa asal. Berdasarkan temuan fakta Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) pada berbagai lokasi, baik yang direlokasi, kembali ke desa asal dan di camp-camp pengungsian, pemenuhan akan hak-hak dasariah kepada para pengungsi masih sangat jauh dari harapan. Melihat kenyataan tersebut, dapatlah dipastikan bahwa penanganan/penyelesaian pengungsi Maluku, yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun oleh Pemerintah Daerah Maluku, baik pada tataran kebijakan sampai pada implementasi lapangan, sangat sarat dengan berbagai persoalan.
KPM, yang dibentuk atas tujuan dasar memperjuangkan hak pengungsi melalui advokasi hak dasar mereka ke pemerintah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, telah secara aktif melakukan berbagai aktivitas pendataan, diskusi publik dan public hearing dengan DPR dan pemerintah; dan penerbitan buletin Suara Pengungsi. Pada bulan Juli 2006 ini KPM bermaksud mengajak pengungsi dan Komnas untuk bertemu dengan Gubernur Maluku untuk bicara mengenai solusi penanganan pengungsi yang diajukan ke pemerintah daerah Maluku.
Komnas, yang bermaksud menyampaikan data dan fakta di lapangan yang diperoleh dari asesmen Komnas dan Pemda kepada Pemerintah Pusat mengenai kondisi pengungsi di Maluku, merasa perlu untuk juga meminta masukan dari KPM untuk memperkuat data. Temuan-temuan KPM dirasa lebih lengkap karena titik-titik pengungsian yang dijangkau lebih luas daripada yang dilakukan oleh Komnas.
|
 |
|
|
